Serui, – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berkomitmen meningkatkan konektivitas dan keselamatan infrastruktur transportasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan maupun berpotensi mengganggu akses masyarakat mulai diprioritaskan untuk ditangani pada tahun 2026.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Natir Renyaan, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan ruas jalan Menawi–Semerbaba yang mengalami longsor cukup parah dan berisiko menghambat mobilitas masyarakat.
Menurutnya, penanganan ruas tersebut telah diprogramkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2026 dan saat ini sedang memasuki tahapan pengadaan barang dan jasa sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik dimulai.
“Penanganan pada ruas Menawi–Semerbaba sudah diprogramkan tahun ini. Saat ini sedang berproses dan dalam waktu dekat pekerjaan fisik dapat segera dilaksanakan, khususnya pada titik longsor yang menjadi prioritas,” ujar Natir saat berada di Serui.
Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan anggaran hampir Rp5 miliar untuk penanganan longsor di ruas tersebut. Pekerjaan yang akan dilaksanakan mencakup pemasangan bronjong, penimbunan badan jalan, serta pelebaran jalan guna meningkatkan keamanan dan kelancaran transportasi.
Selain ruas Menawi–Semerbaba, Dinas PUPR Provinsi Papua juga mengusulkan penanganan ruas Serui–Ansus serta Serui–Kamaran–Ansus dalam APBD Perubahan Tahun 2026. Beberapa titik pada ruas tersebut dinilai memerlukan pembangunan talut pengaman untuk mencegah kerusakan yang lebih besar akibat abrasi maupun longsor.
Natir menegaskan bahwa langkah cepat perlu dilakukan agar kondisi jalan tidak semakin memburuk dan tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat, termasuk akses menuju Bandara Serui yang menjadi salah satu jalur transportasi penting di wilayah Kepulauan Yapen.
Di sektor jembatan, Pemerintah Provinsi Papua juga mulai melakukan inventarisasi berbagai usulan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pembangunan jembatan akan diprioritaskan sesuai hasil kajian teknis dan ketersediaan anggaran, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan manfaat bagi masyarakat.
Untuk penanganan sungai dengan bentang pendek, pemerintah mempertimbangkan penggunaan konstruksi box culvert sebagai solusi yang lebih cepat dan efisien sehingga dapat segera difungsikan untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
Melalui berbagai program pembangunan infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi Papua berharap akses transportasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen semakin aman, lancar, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik di daerah. (**)